Kemandirian dan Keberlanjutan PTS

| 14-12-2015   09:21:00 WIB | dilihat 150 kali

Kemandirian dan Keberlanjutan PTS
Oleh : Marniati *)

Keberadaan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia semakin mendapat tempat di masyarakat, seiring dengan kebijakan pemerintah yang kian akomodatif terhadap institusi yang juga turut berkontribusi dalam mendidik generasi bangsa. Ada satu aspirasi pemerintah dan juga sejatinya adalah aspirasi para pendiri dan manajemen PTS, yatu mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan PTS di Indonesia.
Pembentukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2PT) sebagai pengganti Kopertis yang selama ini memayungi perguruan tinggi swasta merupakan satu indikator yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi membedakan antara PTN dan PTS. Kita patut mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam hal penegerian sejumlah PTS yang berafiliasi dengan pemerintah daerah, yang dilakukan selama kurun waktu satu dekade terakhir. Kebijakan ini tentunya dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di daerah, seperti yang terjadi di Aceh selama lima tahun terakhir.
Di samping itu, kita juga mendapati realitas banyak PTS di Indonesia yang dinonaktifkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) karena tidak memenuhi ketentuan dan standar yang ditetapkan pemerintah. Hingga Oktober 2015, ada 221 PTS di seluruh Indonesia yang dinonaktifkan (www.republika.com, 13/10/2015).
Terlepas dari kedua persoalan di atas, kita tidak boleh lupa tentang realitas lainnya bahwa masih banyak PTS di Indonesia termasuk Aceh yang memiliki potensi untuk terus maju dan berkembang menjadi institusi pendidikan mandiri dan siap bertransformasi menjadi tandem bagi PTN.
Isu kemandirian dan keberlanjutan PTS menjadi hal yang urgen dewasa ini, pasalnya selama ini PTS selalu berada di bawah bayang-bayang PTN. Ditambah lagi adanya stigma PTS sebagai institusi dengan kualitas pendidikan dan lulusan yang rendah, dan sejumlah pencitraan negatif lainnya. Karena itu tidak dapat dinafikan jika masyarakat seringkali menjadikan PTS sebagai pilihan terakhir setelah berbagai rangkaian jalur seleksi masuk PTN usai diikuti. Intinya mahasiswa masuk PTS karena sudah mentok, kalah bersaing masuk PTN. Inilah sekelumit citra PTS yang sampai hari ini masih mewarnai jagat pendidikan tinggi swasta khususnya di Aceh.
Jika dicermati dengan kritis, sebenarnya PTS merupakan satu institusi yang jauh lebih mandiri dibandingkan PTN, jika dilihat dari aspek tata kelola. Di mana PTS memiliki independensi yang birokrasi dan manajerialnya sama sekali tidak bersinggungan dengan pemerintah, baik pada tataran sumber daya manusia, aset dan kekayaan finansial. Pada prinsipnya dalam hal pengelolaan rumah tangga PTS jauh lebih lues dan fleksibel dibandingkan PTN. Tetapi, apa yang membuat PTS masih kesulitan melakukan akselerasi dalam memajukan dunia pendidikan tinggi di Aceh? Permasalahan utamanya adalah pada tata kelola PTS, terutama terkait dengan akuntabilitas program, pencapaian dan indikator kinerjanya yang tidak jelas, sehingga belum mampu menggambarkan hasil dan kontribusi yang disumbangkan PTS dari tahun ke tahun terhadap perkembangan daerah.
Dalam mewujudkan kemandirian, PTS setidaknya perlu mempertimbangkan sejumlah faktor: Pertama, perbaikan tata kelola, Kedua peningkatan reputasi akademik, mutu dan akreditasi serta riset dan inovasi; Ketiga, kepemimpinan dan sumber daya manusia yang relevan.
Perbaikan Tata Kelola
Perbaikan tata kelola akademiki dewasa ini menjadi salah satu penentu keberhasilan pengelolaan institusi pendidikan tinggi, terutama dalam hal bagaimana merespon kemajuan teknologi serta faktor-faktor eksternal untuk diintegrasikan untuk diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan akademik. Bicara tata kelola, PTS jauh lebih bebas dibandingkan PTN. Sebab PTS meski tunduk pada perundang-undangan yang berlaku tentang perguruan tinggi dan kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, PTS justru memiliki hak otonomi penuh terhadap pengelolaan sumber daya yang dimilikinya tanpa ada sekatan birokrasi, sehingga dapat melakukan akselerasi dan pengembangan secara leluasa.
Menurut Sri Sumarni perbaikan tata kelola akan terlihat dari adanya akuntabilitas terhadap program yang dijalankan serta memiliki indikator penilaian kinerja yang lebih terukur dan jelas. Sri Sumarni juga menyatakan perlunya perbaikan tata kelola perguruan tinggi karena didasari perubahan paradigma di masyarakat yang kian pragmatis tentang perguruan tinggi. (1) Tingginya ekspektasi untuk pekerjaan setelah kuliah; 2) tuntutan program pendidikan tinggi yang terus meningkat dari segi jumlah dan jenis program sutdi; dan 3) Masyarakat kian kritis dalam menilai kredibilitas suatu perguruan tinggi.
Ketiga hal tersebut mengisyarakat kepada PTS untuk meningkatkan pelayanannannya baik fasilitas, akademik dan pemenuhan terhadap ekspektasi masyarakat yang kian tinggi. Terutama bagaimana menciptakan lulusan-lulusan yang menjadi daya tarik pasar tenaga kerja.
Penguatan Riset dan Inovasi
Penguatan riset dan inovasi menjadi satu alat ukur daya saing satu perguruan tinggi. Geliat riset dan inovasi di kalangan PTS di Aceh sebenarnya sudah bagus, hal itu ditandai dengan adanya dosen-dosen PTS yang juga dapat memenangi berbagai skim hibah penelitian di Kementerian Ristek Dikti dan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Bahkan berbagai lembaga penyandang dana internasional juga terbuka bagi para peneliti di lingkungan PTS untuk dapat berkolaborasi mengadakan riset dalam bidang sains, teknologi, kesehatan dan sosial ekonomi.
Terkait dengan kolaborasi riset dengan institusi luar negeri pemerintah juga memberikan dukungan dan panduan yang jelas sebagaimana diatur dalam Permendikbud No.14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi. Bahkan dalam aspek yang lebih luas lagi, pemerintah juga mendorong terjadinya kolaborasi riset antara perguran tinggi dengan kalangan industri baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini akan mendukung bagi lahirnya berbagai hasil riset dan inovasi yang dapat diaplikasikan dan memiliki nilai tambah secara ekonomi. Kolaborasi ini juga dapat dijadikan sebagai ajang alih pengetahuan dan teknologi serta penyerapan tenaga kerja dari perguran tinggi ke lingkungan industri.
Kepemimpinan dan Sumber daya manusia yang relevan
Kepemimpinan yang visioner akan menentukan arah dan posisi PTS di saat ini dan di masa depan dalam menghadapi kompleksitas permasalahan. Pasalnya selain permasalahan internal, persoalan eksternal dengan meningkatnya persaiangan global dan pentingnya kemampuan kepemimpinan di perguruan tinggi dalam merespon terhadap berbagai perubahan baik dalam lingkup teknologi, sosial, politik, ekonomi dan hukum yang berimbas terhadap keberlangsungan PTS.
Bagi PTS di daerah hari-hari ini dihadapkan pada satu persoalan krusial tentang rasio dosen dan mahasiswa. Bagi program studi baru, rasion enam dosen yang memiliki linieritas dengan program studi adalah harga mati yang harus dipenuhi sebelum 1 Januari 2016. Sebenarnya yang dikhawatirkan oleh PTS bukanlah persoalan rasio, sebab masalahnya adalah minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan.
Karena itu, PTS perlu mengambil langkah-langkah strategis dengan cara membuat inisiatif menyekolahkan calon dosen untuk studi lanjut ke pascasarjana, baik dengan cara mendanai dari kas yayasan maupun dengan memanfaatkan berbagai skemba beasiswa yang disediakan pemerintah maupun lembaga internasional. Cara seperti ini dalam jangka menengah akan mampu mengatasi problem ketersediaan sumber daya manusia di lingkungan PTS.
Dalam hal ini PTS juga perlu memberikan berbagai dukungan dan kemudahan bagai para dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral. PTS juga perlu mempersiapkan sejumlah dosen yang telah berkualifikasi Doktor untuk dapat meraih jabatan fungsional tertinggi yaitu guru besar atau profesor. Semakin banyak dosen dengan kualifikasi Profesor dan Doktor yang dimiliki PTS, tentunya akan mengangkat citra dan reputasi PTS di mata publik.
Memperkuat Kerja sama
Pemerintah telah memberi ruang gerak yang cukup fleksibel bagi Perguruan Tinggi dalam mengembangkan kerja sama, baik kerja sama antar-perguruan tinggi dalam dan luar negeri maupun kerja sama dengan dunia usaha. Kebijakan tersebut diakomodir baik dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi dan dijabarkan secara lebih operasional dalam Permendikbud No.14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
Di era globalisasi seperti sekarang ini, kerjasama antar-perguruan tingi kian terbuka lebar. Hal ini dapat dilihat dari tingginya motivasi universitas di seluruh dunia untuk membangun jaringan kerja sama terutama dalam rangka mewujudkan kolaborasi dalam bidang akademik, penelitian, publikasi ilmiah hingga kegiatan pertukaran budaya.
Implementasi kerja sama dengan universitas mitra bukan hanya bertujuan untuk mengangkat reputasi universitas, tetapi juga menjadi kesempatan dan peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan transfer pengetahuan, kompetensi dan pengalaman di dunia internasional. Program Mobilitas Mahasiswa (student mobility), perkuliahan summer camp, transfer credit, double degree, dan konferensi tentunya akan memberikan manfaat yang lebih bagi mahasiswa dan dosen.
Perguruan tinggi juga dapat memanfaatkan kerjasama dengan berbagai lembaga donor dan riset internasional yang menyediakan grant bagi penelitian-penelitian yang memiliki dampak luas bagi masyarakat baik di tingkat lokal dan global. Hal ini tentunya akan mengangkat reputasi dan kredibilitas perguruan tinggii. Di mana dari hasil implementasi kerja sama juga menjadi salah indikator bagi lembaga-lembaga pemeringkatan internasional dalam mengevaluasi suatu perguruan tinggi.


*) Prof. Adjunct. Marniati, S.E., M.Kes
Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia
Banda Aceh

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

Hadis-hadis pilihan
" Aku penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudah aku. (HR. Ahmad dan Al Hakim) "